MEDAN (bahagianews.com)– Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor PLN UID Sumatera Utara, Selasa (2/6/2026). Aksi yang diikuti kader GMNI, GMKI, IMM, dan KAMMI Sumut itu berujung ricuh dengan pembakaran ban serta perobohan pagar kantor PLN.
Massa mengaku geram terhadap sikap manajemen PLN yang dinilai tidak pernah memberikan penjelasan memadai atas berbagai persoalan kelistrikan yang merugikan masyarakat. Kekecewaan memuncak setelah General Manager PLN UID Sumut tidak hadir menemui peserta aksi.
Dalam orasinya, para demonstran menuding pimpinan PLN UID Sumut sengaja menghindari dialog dengan masyarakat dan menggunakan agenda perhelatan AFF sebagai alasan untuk tidak menemui massa.
“Jangan jadikan event AFF sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab kepada rakyat. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan atas berbagai persoalan kelistrikan yang terjadi di Sumatera Utara,” tegas perwakilan aksi.
Aliansi menilai permasalahan kelistrikan di Sumatera tidak hanya disebabkan gangguan teknis semata, tetapi juga menunjukkan lemahnya tata kelola dan minimnya kesiapan infrastruktur cadangan. Mereka menyoroti kerentanan sistem interkoneksi yang dinilai berpotensi kembali memicu gangguan berskala besar apabila tidak segera dibenahi.
Tak hanya menyoroti pelayanan, massa juga mengangkat berbagai dugaan persoalan tata kelola di tubuh PLN. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan proyek SPKLU di Sumatera Utara serta dugaan penggelembungan anggaran jasa konsultan hukum yang sempat menjadi sorotan publik.
Enam Tuntutan Cipayung Plus Sumut
Dalam aksi tersebut, para pimpinan organisasi yang tergabung dalam Gerakan Cipayung Plus Sumut menyampaikan enam tuntutan utama:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia mencopot Direktur Utama PLN karena dianggap gagal menjaga ketahanan energi nasional.
2. Menuntut pemberian kompensasi penuh kepada pelanggan yang terdampak gangguan listrik.
3. Mendesak General Manager PLN UID Sumut mengundurkan diri dari jabatannya.
4. Mendorong percepatan pembangunan sistem kelistrikan mandiri berbasis micro-grid guna memperkuat ketahanan energi Sumatera Utara.
5. Meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek dan pengadaan di lingkungan PLN.
6. Mendesak DPRD Sumatera Utara membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan infrastruktur transmisi listrik di wilayah Sumatera.
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk peringatan keras kepada PLN agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat sebagai konsumen. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal berbagai persoalan kelistrikan dan dugaan penyimpangan tata kelola yang dinilai merugikan kepentingan publik.
“Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban. Sumatera memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi masyarakatnya masih harus menghadapi persoalan listrik dan dugaan penyimpangan yang belum terselesaikan. Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada pertanggungjawaban yang jelas,” tegas perwakilan aliansi.(red).
Social Header