Polemik ucapan Bupati Batu Bara terkait tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an Tahun 2026 terus menuai perhatian publik. Namun di tengah berkembangnya opini yang dinilai menyudutkan Pemerintah Daerah, panitia MTQ meminta masyarakat tidak menggiring pernyataan tersebut keluar dari konteks sebenarnya.
Panitia MTQ Tahun 2026 menegaskan bahwa ucapan yang disampaikan Bupati Batu Bara bukanlah pernyataan resmi terkait kebijakan pemecatan PPPK, melainkan bentuk penegasan agar seluruh aparatur tetap mematuhi aturan dan menjaga loyalitas terhadap Pemerintah Daerah.
“Kami hadir langsung di lokasi dan memahami konteks pembicaraan secara utuh. Tidak ada agenda ataupun penyampaian resmi terkait pemecatan PPPK. Jadi jangan sampai potongan kalimat dijadikan alat untuk membangun opini liar,” ujar salah satu panitia MTQ.
Menurutnya, polemik yang berkembang saat ini mulai bergeser ke arah politisasi dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah tenaga PPPK maupun masyarakat luas.
“Kalau setiap potongan ucapan dipelintir tanpa melihat keseluruhan konteks, tentu akan mudah memancing kegaduhan. Apalagi ini menyangkut ribuan tenaga kerja dan stabilitas Pemerintahan Daerah. Jadi tolong jangan dipelintir ke hal-hal negatif oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Panitia juga menyayangkan munculnya berbagai narasi yang dinilai langsung mengaitkan persoalan tersebut dengan kepentingan politik tertentu hingga berpotensi merusak citra Kepala Daerah. Menurutnya, MTQ seharusnya menjadi momentum persatuan dan syiar keagamaan, bukan ruang untuk memperkeruh situasi politik daerah.
“Jangan sampai kegiatan keagamaan justru dijadikan panggung membangun konflik politik. Semua pihak seharusnya lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini,” lanjutnya.
Selain itu, masyarakat juga diminta tidak terburu-buru menyimpulkan adanya kebijakan tertentu sebelum ada keputusan resmi dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara disebut belum mengeluarkan kebijakan apa pun terkait pemberhentian massal tenaga PPPK. Karena itu, publik diminta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu menggambarkan situasi secara utuh dan diduga sengaja digiring oleh pihak-pihak tertentu. (red).
Social Header