Batubara (bahagianews.com) – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna Laporan Reses Tahap I Tahun 2026 dengan membawa “suara keras” masyarakat dari tujuh daerah pemilihan (dapil). Isu pupuk subsidi hingga ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi keluhan dominan yang mencuat dalam forum tersebut.
Rapat paripurna ini menjadi wadah penyampaian hasil reses anggota dewan yang sebelumnya turun langsung ke lapangan, menyambangi desa dan kelurahan, serta berdialog dengan masyarakat dari berbagai latar belakang.
Di Dapil I yang meliputi Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, dan Datuk Lima Puluh, anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat di Desa Mangkai Baru, Mangkai Lama, Kelurahan Lima Puluh Kota, hingga Desa Lubuk Hulu.
Sementara itu, di Dapil II (Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar), kegiatan reses menjangkau Desa Panjang, Desa Pahang, Kelurahan Labuhan Ruku, hingga Desa Sumber Tani.
Untuk Dapil III yang mencakup Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus, pertemuan dilakukan di Desa Tanjung Mulia, Desa Bagan Baru, hingga Desa Pahlawan.
Di Dapil IV Kecamatan Sei Balai, reses digelar di Desa Mekar Mulio, Desa Benteng Jaya, hingga Desa Perkebunan Sei Bejangkar.
Selanjutnya, Dapil V Kecamatan Medang Deras mencatat kegiatan reses di Desa Medang, Desa Pakam Raya, Kelurahan Pangkalan Dodek, hingga Desa Sidomulyo.
Dapil VI yang meliputi Kecamatan Sei Suka dan Laut Tador juga aktif menyerap aspirasi masyarakat di Desa Kuala Tanjung, Desa Tanjung Gading, hingga Desa Tanjung Kasau.
Sedangkan Dapil VII Kecamatan Air Putih melaksanakan reses di Desa Aras, Kampung Kelapa, Pasar Lapan, hingga Kelurahan Indrapura dan Indrasakti.
Dari seluruh dapil tersebut, anggota DPRD menerima beragam aspirasi dari masyarakat, mulai dari kebutuhan infrastruktur, sektor pertanian, hingga persoalan sosial. Namun, dua isu yang paling banyak disuarakan adalah sulitnya memperoleh pupuk subsidi dengan harga terjangkau serta penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Dalam kesimpulan rapat paripurna, DPRD menegaskan bahwa permasalahan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar segera dicarikan solusi yang konkret dan berkelanjutan.
Seluruh hasil reses ini selanjutnya akan menjadi bahan strategis dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun 2026 serta penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027, dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.
DPRD Kabupaten Batu Bara juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dengan meneruskannya kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara guna diambil langkah kebijakan yang tepat.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE, M.AP, Ketua DPRD Safi’i, SH, Wakil Ketua DPRD Nurhaji dan Rodial, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST, M.Si, seluruh anggota DPRD, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda.
Melalui momentum ini, DPRD berharap aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Batu Bara.(red/fy)
Social Header