DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati 2025

Batubara (bahagianews.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan pada Selasa (31/3/2026) pukul 10.00 WIB , bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rodial dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang diwakili oleh Asisten I Renold Asmara, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST., M.Si, seluruh anggota DPRD, serta jajaran OPD dan unsur Forkopimda.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, yang pada prinsipnya memberikan apresiasi sekaligus catatan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional kepala daerah. Fraksi ini menilai penyampaian LKPJ telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Secara umum, Fraksi PDI Perjuangan menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus).

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyoroti pentingnya pembentukan Pansus khusus terkait plasma perkebunan di Kabupaten Batu Bara. Hal ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan plasma berjalan optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Gerindra juga menilai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki ke depan.

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, namun juga menyampaikan sejumlah catatan penting. Di antaranya terkait masih banyaknya jabatan kepala OPD dan kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas (Plt), yang dinilai dapat menghambat pengambilan keputusan strategis. Selain itu, PKS juga menyoroti penghapusan honor operator SIPD, kondisi gedung DPRD yang memprihatinkan, serta sengketa lahan perkebunan, khususnya di area HGU PT Socfindo Indonesia. Fraksi ini turut mendorong pembentukan Pansus plasma dan HGU.

Fraksi PAN dalam pandangannya menyatakan apresiasi terhadap penyampaian LKPJ dan mendorong pembentukan Pansus terkait penerapan plasma di sektor perkebunan. Fraksi ini juga berharap adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek pelayanan publik, manajemen keuangan daerah, serta administrasi pemerintahan.

Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) secara khusus menyoroti hasil sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilaksanakan terkait permasalahan plasma perkebunan. Fraksi ini memaparkan dasar hukum kewajiban plasma, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta regulasi terkait kewajiban plasma 20 hingga 30 persen dari luas lahan. Berdasarkan hal tersebut, Fraksi KPN secara tegas mengusulkan pembentukan Pansus plasma dan HGU.

Sementara itu, Fraksi KDRI menekankan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam menyediakan dokumen pendukung selama pembahasan LKPJ agar berjalan lancar. Fraksi ini juga mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan program pembangunan. Secara prinsip, Fraksi KDRI menyetujui agar LKPJ dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Pansus.

Secara umum, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara sepakat bahwa LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 perlu dibahas lebih mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus), dengan harapan dapat menghasilkan rekomendasi strategis guna perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(red/fy).