Langkah bersejarah ini menandai dimulainya “Revolusi Pupuk Nasional”, gerakan besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang bertujuan merevolusi industri pupuk dari hulu ke hilir agar lebih efisien, bersih, dan bebas mafia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penurunan harga pupuk ini merupakan hasil nyata dari kebijakan berani Presiden Prabowo dalam melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pupuk nasional.
“Hari ini kita umumkan kabar besar untuk seluruh petani Indonesia. Atas arahan Bapak Presiden, kami melakukan revitalisasi sektor pupuk dari hulu ke hilir. Dulu distribusi pupuk harus melalui 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota dengan total 145 regulasi. Kini cukup dari Kementerian Pertanian langsung ke pabrik, dan pabrik langsung ke petani,” ujar Mentan Amran dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian Pemerintahan Prabowo–Gibran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Menurut Amran, sistem baru ini berhasil memangkas birokrasi panjang yang selama ini memperlambat penyaluran pupuk ke petani. Dengan sistem distribusi yang lebih sederhana, pupuk kini lebih cepat sampai dan tepat sasaran.
“Dulu pupuk langka di mana-mana. Sekarang ketersediaannya meningkat dua kali lipat, mencapai 9,55 juta ton,” ungkapnya penuh optimisme.
Sebagai bagian dari reformasi besar, Kementerian Pertanian juga memutus rantai mafia pupuk dan menindak tegas para pelaku kecurangan.
Sebanyak 27 perusahaan ditemukan menjual pupuk palsu, dan seluruh kasusnya telah diserahkan kepada penegak hukum. Selain itu, 2.039 izin kios dan pengecer dicabut karena menjual pupuk di atas harga ketentuan.
“Kami tidak akan kompromi dengan mafia pupuk. Siapa pun yang mencoba memainkan harga, izinnya langsung kami cabut,” tegas Mentan.
Penurunan harga pupuk ini menjadi tonggak sejarah baru bagi sektor pertanian Indonesia.
Harga pupuk Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram (atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak), sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram (atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak).
“Kebijakan ini tidak menambah anggaran APBN, tetapi hasil dari efisiensi besar-besaran di seluruh rantai produksi pupuk,” ujar Amran.
Reformasi ini juga mengubah mekanisme subsidi, dari sebelumnya diberikan di hilir menjadi subsidi bahan baku, sehingga distribusi menjadi lebih efisien dan mampu menghemat anggaran hingga Rp10 triliun.
Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo, PT Pupuk Indonesia akan membangun pabrik baru dengan teknologi modern yang hemat energi.
“Pabrik baru akan menggunakan gas 22–23 persen lebih hemat dibanding pabrik lama yang 43 persen. Dampaknya langsung dirasakan petani — harga pupuk turun 20 persen, dan APBN tetap efisien. Itulah bukti nyata kepemimpinan Presiden Prabowo yang berpihak pada petani dan rakyat kecil,” tutup Mentan Amran. (red/fy).
Social Header