Batubara (bahagianews.com) – DPRD Kabupaten Batubara menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama atas laporan Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (15/7/2025) di ruang rapat paripurna DPRD Batubara.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batubara Safi’i SH, dihadiri Wakil Bupati Batubara Syafridal SE, MAP, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi SH, seluruh anggota DPRD, unsur OPD, dan Forkopimda.
Pendapat Akhir Fraksi
1. Fraksi PDI Perjuangan
Menerima Ranperda PIKID dan RPJP APBD 2024, dengan catatan agar pelaksanaan memperhatikan pengawasan, evaluasi, serta dampak lingkungan dan perlindungan pengusaha kecil. OPD diminta lebih terukur dalam perencanaan anggaran serta mengutamakan kualitas dan kepatuhan hukum.
2. Fraksi Gerindra
Menyetujui kedua Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda. Fraksi menyoroti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangan 2024, yang dinilai harus diperbaiki untuk tahun mendatang.
3. Fraksi PKS
Sepakat dengan rekomendasi Pansus RPJP dan mendukung Ranperda PIKID. Fraksi berharap perda ini mampu menjawab kebutuhan investasi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan.
4. Fraksi PAN
Mendukung Ranperda PIKID untuk peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Fraksi juga menilai opini WDP menjadi catatan penting untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
5. Fraksi KDRI
Menilai regulasi insentif investasi penting untuk kepastian hukum dan menarik investor. Fraksi menerima dan menyetujui Ranperda RPJP APBD 2024 serta Ranperda PIKID untuk ditetapkan menjadi Perda.
6. Fraksi KPN (Karya Pembangunan Nasional)
Mendukung penuh Ranperda PIKID dan berharap penerapan perda ini dilakukan secara serius dan konsisten. Terkait RPJP APBD 2024, Fraksi menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan keuangan OPD.
Hasil Rapat
Dari seluruh pandangan fraksi, DPRD Kabupaten Batubara menyepakati dua Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Tahun 2025 melalui penandatanganan persetujuan bersama.(red).
Social Header