Oleh: Alvian Khomeini, M.Si (Sekjen PC Tunas Indonesia Raya Batu Bara)
OPINI - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Immanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra, memicu sorotan publik. Pasalnya, langkah ini terjadi ketika partai tersebut adalah bagian dari pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak mempertanyakan: apakah ini akan mengganggu citra pemerintahan? Atau justru menjadi bukti nyata bahwa komitmen pemberantasan korupsi benar-benar dijalankan tanpa tebang pilih?
Saya melihat peristiwa ini justru mengirim pesan kuat: era kekuasaan yang melindungi kroni politik sudah selesai. Presiden Prabowo seakan ingin menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada loyalitas partai atau kedekatan personal. Transparansi dan integritas harus menjadi pilar pemerintahan, meskipun harus “mengorbankan” kader sendiri.
Kita sering mendengar jargon “bersih-bersih” ketika kampanye, tetapi publik skeptis karena praktik politik selama ini kerap menunjukkan sebaliknya. Namun, OTT terhadap Immanuel Ebenezer menegaskan langkah berbeda. Tidak ada intervensi terhadap KPK, tidak ada upaya melemahkan proses hukum. Ini menunjukkan sinyal konsistensi: siapa pun yang terjerat kasus korupsi, meskipun berasal dari lingkaran sendiri, harus siap menghadapi konsekuensi hukum.
Di mata rakyat, langkah ini tentu menjadi ujian awal komitmen Prabowo. Jika konsistensi ini dijaga, maka kita bisa optimis terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Tentu saja, publik harus tetap mengawal agar OTT ini tidak berhenti di satu nama saja, melainkan menjadi pintu masuk pembersihan menyeluruh di semua lini kekuasaan.
Akhirnya, OTT ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal political will. Dan sejauh ini, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ia tidak takut mengambil sikap tegas demi menjaga marwah pemerintahan yang bersih. Bagi saya, ini adalah momentum yang layak diapresiasi sekaligus dikawal bersama.
Penulis : Sekjen TIDAR Kabupaten Batu Bara.
Social Header