Fraksi-Fraksi DPRD Batu Bara Soroti Pendapatan Daerah dan Dukung Ranperda Investasi

Batu Bara, bahagianews.com — DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota LKPJ Bupati Tahun 2024 serta Nota Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID), Senin (14/4/2025). 

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Rodial. Hadir mewakili Bupati Batu Bara, Asisten III Rusian Heri, S.Sos. Sekretaris DPRD turut diwakili oleh Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Azhar, S.Pd., M.Pd. Turut hadir pula seluruh anggota DPRD, para Kepala OPD, serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum mereka:

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya realisasi sektor pertanian dan pariwisata, serta perlunya koordinasi antar OPD untuk perbaikan infrastruktur irigasi dan pengembangan destinasi wisata.

Fraksi PKS mendorong optimalisasi potensi PAD, penghidupan kembali program beasiswa dan layanan kesehatan UHC, serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa.

Fraksi Gerindra mengkritisi tingginya SILPA sebesar Rp31 miliar dan menekankan perlunya efisiensi anggaran serta percepatan pelaksanaan program oleh OPD.

Fraksi PAN mempertanyakan penyebab SILPA yang besar dan ketidaktercapaiannya PAD, serta mendesak evaluasi kinerja OPD terkait infrastruktur dan pembayaran pihak ketiga.

Fraksi KPN mengusulkan pembentukan pansus untuk peningkatan retribusi dan pajak daerah serta penguatan sektor pariwisata budaya lokal sebagai penunjang investasi.

Fraksi KDRI memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan anggaran, namun meminta peningkatan akuntabilitas dan evaluasi kinerja OPD dalam menggenjot PAD serta pengelolaan lingkungan hidup seiring masuknya investor.

Secara keseluruhan, semua fraksi menyambut baik Ranperda PIKID dan berharap regulasi tersebut menjadi landasan yang kuat untuk menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(fy).